Retribusi Dan Pajak Daerah

                         (sumber: forumpajak.org)

 

  1. UMUM

Kebijakan pungutan pajak daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Ketentuan tersebut sudah menjadi “roh” dalam kebijakan pungutan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah, yang diatur dalam perundang-undangan pajak dan retribusi daerah, bahwa salah satu kriteria objek pajak daerah adalah bukan merupakan objek pajak pusat. Ataupun juga pengaturan bahwa jenis pajak atau jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah yang terdapat dalam perundang-undangan dimaksud, atau dengan pengertian lain pemerintah daerah tidak boleh mengungut jenis pajak maupun jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang (close-list system).

Paradigma baru dalam pemungutan pajak dan retribusi dimulai dengan sejak diundangkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dianggap sebagai paradigma baru mengingat dalam UU tersebut telah terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya. Demikian juga yang terjadi dibidang pengawasan pun mengalami perubahan yang signifikan, dimana sistem pengawasan pungutan daerah yang bersifat represif berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dirubah menjadi sistem preventif dan korektif yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pengawasan represif telah berpindah menjadi sistem preventif dan korektif yang dilakukan terhadap produk hukum daerah bidang pungutan daerah, yaitu peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah yang terbagi dalam tahapan perumusannya.

Berpijak pada sistem pengawasan terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pendekatan preventif maupun represif,
37 dapat dijelaskan bahwa pengawasan preventif dilakukan terhadap suatu rancangan perda atau sebelum suatu perda disahkan dan berlaku. Dengan pengawasan preventif ini, pemerintah pusat dapat memahami sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat didaerah apakah dipaksakan ataupun tidak. Dengan pengertian lain bahwa pengawasan preventif diartikan sebagai pencegahan sementara agar tidak terjadi sesuatu yang pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Walaupun secara ekspilisit pengawasan secara preventif tidak secara tegas disebutkan, akan tetapi secara normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perda harus memenuhi kriteria : a)tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum; b) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta c) peraturan daerah lainnya.

Sementara itu, pengawasan represif merupakan suatu paksaan pemerintah terhadap pemerintah daerah dalam rangka menjaga keselarasan antara otonomi daerah dengan sistem Negara kesatuan yang dianut Indonesia serta menjaga rasa keadilan masyarakat. Dengan bentuk pengawasan yang seperti ini maka sebenarnya pemerintah pusat secara tidak langsung telah terhindar dari komplain atau kritikan dari masyarakat terhadap lahirnya suatu peraturan daerah yang ternyata merugikan masyarakat lokal. Selain itu, pengawasan represif dapat diartikan juga sebagai pengawasan terhadap Perda yang telah ditetapkan (sebelumnya Raperda). Pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu Perda yang didasarkan pada syarat formal pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu Perda sesuai secara legal formal. Pengujian terhadap Perda dapat dilakukan, sebagaimana diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya, baik secara formal maupun secara materil.

 

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan
38 daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks UU No. 28 Tahun 2009, bahwa perwujudan pengawasan preventif dan korektif adalah dalam setiap raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah. Dalam hal ini, apabila Raperda PDRD Provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, sementara Raperda PDRD kabupaten/kota dievaluasi oleh Gubernur di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Terhadap proses evaluasi yang sedang dilakukan baik oleh Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Selanjutnya, Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Selain itu, terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Sejalan dengan adanya pengawasan terhadap eksistensi PDRD termasuk produk hukum daerah bidang PDRD sebagai landasan operasionalnya, baik dari sisi perancangan, penetapan, maupun pelaksanaannya, kiranya perlu dilakukan secara efektif agar terpenuhi tujuan, hasil, dan dampak yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Efektifitas dalam pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan PDRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

  1. Close-List System Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap PDRD

Close-list system dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai cara pembatasan daftar / jumlah terhadap suatu objek yang dipilih. Dalam konteks pemungutan pajak dan retribusi daerah, dapat diartikan sebagai pembatasan jumlah jenis pajak atau retribusi daerah yang dapat diberlakukan sebagai pungutan dan dapat dipungut oleh daerah. Pembatasan jenis pajak maupun jenis retribusi ini adalah representasi dari bentuk pengawasan pemerintah terhadap beredarnya jenis pajak maupun retribusi yang lahir semata-mata sebagai wujud kreatifitas pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya (diskresi), yang ada kecenderungan salah
39 arah dan menjauh dari konsep perpajakan dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lebih menonjolkan kepentingan lokal dan kedaerahan.

Berangkat dari pengalaman buruk penerapan diskresi daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, adalah hal sangat tepat dilakukan pembatasan terhadap jumlah jenis pajak atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Adapun kebijakannya diarahkan pada penggunaan potensi perpajakan dan retribusi yang lebih baik (berdasarkan kajian akademis), sederhana dalam pemungutannya, serta dapat diberlakukan di hampir seluruh daerah atau berlaku secara nasional. Selain itu, pembatasan jenis pajak maupun retribusi ini mengandung maksud untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha tentang jenis pungutan pajak maupun retribusi yang harus mereka bayar, serta adanya jaminan bahwa tidak akan ada lagi jenis pajak atau retribusi baru yang akan dipungut selain yang sudah ada.

Dalam perumusan ketentuan perpajakan dan retribusi khususnya terhadap seleksi jenis pajak atau retribusi yang akan diterapkan dalam perundang-undangan, sudah barang tentu dengan

 

menggunakan beberapa pertimbangan dan kajian akademis. Salah satu konsep perpajakan dan retribusi yang digunakan adalah dengan pendekatan kriteria pajak atau retribusi yang benar. Secara histori, dalam paradigma UU No. 34 Tahun 2000 bahwa evaluasi represif terhadap suatu Perda tentang pajak atau retribusi salah satunya juga menggunakan pendekatan kriteria jenis pajak maupun retribusi, sehingga dapat diidentifikasi yang mana Perda yang bermasalah atau yang bukan. Namun pada kenyataannya banyak Perda pajak maupun retribusi daerah yang bermasalah dan dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dikarenakan objek pajak atau retribusi dimaksud bertentangan dengan kriteria pajak atau retribusi daerah yang benar.

 

  1. Pembatasan jenis pungutan berdasarkan kriteria pajak daerah

Close-list systemdalam pembatasan jenis pajak daerah dapat dilakukan melalui pendekatan kriteria pajak Daerah, dimana jenis pajak berdasarkan objeknya yang tidak sejalan dengan kriteria pajak yang benar tidak akan dipungut pajaknya, atau tidak akan diberlakukan sebagai pajak. Adapun kriteria pajak daerah yang dimaksud meliputi:

  1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi Maksud dari kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jika suatu iuran hanya dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan suatu pelayanan/perizinan yang disediakan oleh Daerah maka iuran tersebut bukan pajak melainkan bersifat retribusi.
  2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang
    bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani
    masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan. Contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Yang dimaksud dengan hanya melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya hanya ditanggung oleh masyarakat lokal. Contoh, Pajak Penerangan Jalan. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain, pajak atas barang yang diekspor atau diimpor (lalu lintas barang) di pelabuhan atau bandara atau di tempat lain, pajak atas siaran radio, pajak atas reklame dalam surat kabar dan media elektronik. Jenis pajak dengan objek-objek tersebut pada umumnya melayani masyarakat luas di luar wilayah daerah yang bersangkutan.
  3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Contoh: Pajak atas seluruh komoditi akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
  4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak Pusat Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain, adalah pajak ganda
    (double tax). Pajak ganda yang dimaksud adalah pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh Daerah. Contoh : pajak atas produksi minuman beralkohol Objek pajak tersebut merupakan objek cukai yang lebih layak dipungut oleh Pemerintah Pusat, karena dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisir.

 

  1. Potensi pajak memadai Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
  2. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif Pajak tidak menggangu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini adalah:
  3. pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi tertentu tanpa alasan ekonomis atau sosial yang kuat, contoh: pajak atas produksi garam; pajak atas hasil perkebunan; pajak atas produksi semen; pajak atas atas lalu lintas barang.
  4. pajak atas transportasi barang atau hewan: contoh pajak angkutan barang di jalan raya; pajak dispensasi jalan umum.
  5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
  6. Aspek keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Hal lain mengenai aspek keadilan adalah objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat; contoh: pajak bangsa asing, pengecualian anggota DPRD sebagai subjek atau wajib pajak.
  7. Aspek kemampuan masyarakat: pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Selanjutnya, sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu; contoh: pajak atas kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda. h. Menjaga kelestarian lingkungan Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Daerah atau Pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Contoh jenis pajak ini salah satunya adalah Pajak atas Pengambilan Hasil Hutan Lindung.

 

  1. Pembatasan jenis pungutan berdasarkan kriteria retribusi daerah

Close-list system dalam rangka pembatasan jenis retribusi daerah dapat dilakukan melalui pendekatan kriteria retribusi daerah, dimana jenis retribusi yang tidak sejalan dengan kriteria retribusi sesuai konsep retribusi yang ada, tidak akan dipungut dan diberlakukan sebagai retribusi daerah. Adapun kriteria retribusi daerah meliputi :

Jasa Umum : retribusi bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribuai Perizinan Tertentu.

  1. bersifat bukan pajak maksudnya ada pelayanan/jasa dari Pemda yang langsung diterima oleh pengguna pelayanan/jasa.
  2. bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha maksudnya adalah bahwa dalam pengenaan tarif untuk jenis layanan ini tidak boleh melebihi biaya yang digunakan untuk penyediaan/ penyelenggaraan layanan tersebut.
  3.  bersifat bukan Retribusi Perizinan Tertentu maksudnya adalah bahwa layanan yang disediakan tersebut bukan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, atau pengawasan suatu kegiatan.
  1. b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
    pelaksanaan desentralisasi Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam PP No. 38 Tahun 2007.
  2. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
    Penerima layanan/jasa dapat diidentifikasi dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Contoh, Retribusi Kesehatan; Pengguna jasa kesehatan dapat diidentifikasi dan akibat dari pelayanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat umum seperti terhindar dari wabah penyakit menular. Jika dalam penyediaan suatu jasa oleh daerah tidak ada aspek melayani kepentingan dan kemanfaatan umum selain pengguna sendiri, atau aspek melayani kepentingan dan kemanfaatan umum berkaitan terutama dengan kegiatan perizinan, maka jasa tersebut bukan bersifat jasa umum, tetapi bersifat jasa usaha atau perizinan. Contoh: penjualan makanan dan minuman oleh daerah bersifat jasa usaha, bukan jasa umum.
  3. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa:

1) pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan;

2) pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat mengkonsumsi jasa tersebut;

3) Namun demikian, apabila suatu jenis layanan sudah ditetapkan sebagai objek retribusi maka orang pribadi atau badan yang tidak mampu atau tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan jasa yang bersangkutan.

  1. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya Sarana publik yang berdasarkan kebijakan nasional wajib disediakan oleh Pemerintah dan pelayanannya harus diberikan secara gratis kepada masyarakat umum tidak dapat dikenakan retribusi. Retribusi atas penggunaan jalan lokal daerah ataupenggunaan jalan raya selain jalan-jalan tol tertentu dan Retribusi atas pelayanan pendidikan dasar tidak sesuai dengan kriteria ini.
  2. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial

1) Dapat dipungut secara efektif: berarti pungutan tersebut dapat dihitung dan dipungut dengan mudah;

2) Dapat dipungut secara efisien: berarti biaya pemungutan retribusi (biaya
44 gaji/upah/tunjangan pegawai pemungut, ongkos kantor yang bersangkutan, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya) tidak melebihi hasil penerimaan retribusi.

3) Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial: berarti potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan pelayanan.

  1. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik Alokasi penerimaan retribusi diutamakan untuk peningkatan kualitas pelayanan
  2. Jasa UsahaRetribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, Sama halnya dengan penjelasan kriteria 1 dari retribusi jasa umum di atas
  3. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

1) Pada dasarnya pelayanan tersebut dapat disediakan oleh swasta;

2) Dalam hal penyewaan aset terdapat kontrak penggunaan/ penguasaan aset dalam jangka waktu tertentu.

  1. Perizinan Tertentu
  2. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.
  3. Perizinan yang bersangkutan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

1) Kegiatan yang memerlukan izin tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat;

2) Dengan penyelenggaraan izin tersebut kepentingan masyarakat terlindungi.

  1. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

1) Biaya yang dikeluarkan oleh Pemda dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan cukup besar;

2) Biaya untuk menanggulangi dampak negatif atas izin tersebut cukup besar, seperti biaya penanggulangan polusi yang diakibatkan dari pemberian izin terhadap suatu kegiatan industri

Hasil Evaluasi Perda PDRD

Hasil evaluasi Perda PDRD juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau institusi lain diluar Pemerintah, tetapi sifatnya informal dalam rangka check and balance antara Perda yang sudah ditetapkan dengan implementasi pemungutaanya di lapangan, atau antara Perda yang sudah ditepakan dengan muatan yang diatur didalamnya disesuaikan dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya, atau antara pungutan yang dikenakan dengan dasar hukum yang dipakai untuk pungutan tersebut.

Pengawasan Perda PDRD yang dilakukan oleh institusi lain diluar institusi Pemerintah, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Kadin/Kadinda, Apindo dan KPPOD.baik terkait kebijakan atau pungutan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau dianggap menghambat iklim investasi, Dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan Perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor.

Pengawasan yang dilakukan oleh institusi lain di luar Pemerintah terkait Perda yang sudah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, misalnya mengenai besaran tarif yang ditetapkan dalam Perda Tersebut apakah menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor atau apakah pungutan yang dilakukan oleh daerah khususnya retribusi, struktur tarifnya sudah diatur dalam Perdanya.

Pengawasan yang dilakukan institusi lain selain Pemerintah terkait muatan Perda yang sudah ditetapkan dengan kesesuaian UU No.28 tahun 2009 dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, misalnya mengenai muatan muatan yang diatur dalam Perda tersebut apakah sudah berdasarkan UU No.28 tahun 2009 dan peraturan sektoralnya, atau masih berdasarkan ketentuan UU PDRD yang lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengawasan yang dilakukan terkait pungutan yang dikenakan dengan dasar hukum yang dipakai untuk pungutan tersebut, misalnya apakah pungutan yang dikenakan tersebut ada Perdanya, atau apakah pungutan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Daerah saja, atau apakah pungutan tersebut dilakukan terhadap Perda yang sudah dibatalkan.

Masukan dari masyarakat atau institusi lain diluar Pemerintah terkait pengawasan PDRD akan dijadikan pertimbangan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi terhadap Perda yang sudah ditetapkan, sepanjang Perda tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, kegiatan ekspor/impor dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.. Sebagai contoh, hasil evaluasi terhadap Perda PDRD yang dilakukan oleh institusi lain, seperti KUMKM, KPPOD, APINDO.

Kesimpulan

Berdasarkan pokok pokok bahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. Perubahan regulasi dan kebijakan dibidang PDRD dari Undang-undang sebelumnya (UU No.34 Tahun 2000) ke Undang-undang yang baru (UU No.28 Tahun 2009), berimplikasi :
  2. Jenis pungutan PDRD yang semula berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 yang bersifat open list, artinya daerah masih dapat menetapkan jenis pungutan selain yang ditetapkan dalam Undang-undang sepanjang sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut, dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 diubah menjadi close-list, artinya Daerah hanya dapat melakukan pungutan terhadap jenis pungutan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, atau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait retribusi tambahan.
  3. Mekanisme pengawasan terhadap raperda yang semula berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 bersifat represif, artinya pengawasan terhadap raperda PDRD dilakukan setelah Perda tersebut ditetapkan, dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 pengawasan tersebut diubah menjadi preventiv dan korektif, artinya pengawasan dilakukan sebelum raperda PDRD ditetapkan menjadi Perda, dan pengawasan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap muatan materi yang diatur dalam raperda PDRD.
  4. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan UU No.28 Tahun 2009terkait Perda PDRD dirasakan belum efektif, karena dapat menimbulkan pengawasan ganda, yaitu jenis pungutannya sudah diawasi sesuai yang ditetapkan dalam UU No.28 Tahun 2009, mekanisme pengawannya dilakukan sebelum raperda ditetapkan menjadi Perda, dan setelah ditetapkan menjadi Perda.
  5. Institusi yang melakukan pengawasan terhadap perda PDRD, dilakukan secara formal oleh Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur dan Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait evaluasi raperda/Perda 90 PDRD. Sedangkan institusi lain, seperti : KPPOD, APINDO, KADIN, KUKM atau masyarakat secara personal dapat melakukan pengawasan secara non formal terkait implementasi pemungutannya dilapangan atau muatan yang diatur dalam Perda PDRD.
  6. Berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh Menteri Keuangan, belum ada Perda PDRD yang dibatalkan berdasarkan UU No.28 tahun 2009.

5. Berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD yang dilakukan oleh institusi lain diluar Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan seperti : KPPOD, APINDO dan Kementerian KUKM, ditemukan Perda PDRD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengenaan pajak atas barang mewah

Tujuan utama, bahkan hakikat, dari pajak adalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Berada di pegunungan, maupun di lembah. Berlokasi di daratan, maupun di lautan bahkan pulau-pulau kecil terpencil.

Yang kaya, apalagi yang miskin. Sedang bekerja, atau juga pengangguran, dan sebagainya.

Dorong fungsi distribusi pajak makin implementatif

Hal ini terlihat dari pengertian dan mekanisme dari pajak itu sendiri. Bahwa saat kita membayar pajak berapa pun jumlahnya, tidaklah putus terhenti sampai di situ. Justru, itulah awal proses yang bermanfaat untuk kehidupan banyak orang. Yakni, melalui penyediaan barang-barang dan jasa publik (public goods and services) yang dibutuhkan masyarakat.

Bagaimana masyarakat di pedesaan bisa menikmati arus listrik dengan harga rendah, karena ada subsidi dari pajak, sehingga bisa dapat melakukan kegiatannya (misalnya, industri rumah tangga) hingga larut malam.

Tahun 2009 ini sudah terwujud anggaran pendidikan 20% dari APBN. Bahkan ke depan, bukan tidak mungkin ada jaminan sosial bagi orang yang tidak bekerja (menganggur karena PHK). Semua itu terwujud dengan adanya pembayaran pajak yang cukup bagi APBN.

Terkait dengan itu, beberapa kebijakan pajak (tax policy) Indonesia terlihat cukup konstruktif stimulan. Seperti halnya masyarakat yang membeli barang yang tergolong mewah, selama ini telah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dasarnya Pasal 5 UU No. 8/1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.

Yang jadi dasar pertimbangan untuk pengenaannya adalah, pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Kedua, mengendalikan pola konsumsi atas barang yang tergolong mewah. Ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan keempat, mengamankan penerimaan negara.

Selanjutnya, dalam amendemen UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru, yakni Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008, dinyatakan bahwa atas barang yang tergolong sangat mewah, dikenakan PPh.

Jika ditelisik, ada perbedaan objek antara PPnBM dan PPh Pasal 22. Jika PPnBM, objeknya barang yang tergolong mewah, sedangkan PPh, lebih dari itu, yakni sangat mewah.

Sangat mewah

Yang jadi pertanyaan, apa kriteria yang membedakan kedua jenis pajak tersebut? Kriteria sebagai barang sangat mewah, dapat dilihat dari jenis ataupun harganya. Aplikasinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.253/PMK.03/2008. Ada lima kelompok sebagai barang yang tergolong sangat mewah.

Pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20 miliar. Kedua, kapal pesiar dan sejenisnya, yang harganya di atas Rp10 miliar. Ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih Rp10 miliar.

Sedangkan luas bangunannya lebih dari 500m2. Keempat, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau nilai pengalihan di atas Rp10 miliar, ataupun luas bangunan lebih dari 400m2.

Sedangkan yang kelima adalah kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Jenisnya berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), ataupun minibus.

Jika Anda membeli barang tersebut, mekanisme pengenaan pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2009 ini dilakukan saat penjualan barang sangat mewah. Besarnya 5% dari harga jual, tetapi dalam harga tidak termasuk PPN dan PPnBM. Caranya, dengan pemungutan oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tersebut.

Suatu kondisi negara tidak kondusif dan konstruktif bila terjadi ketimpangan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Misalnya, ada sekelompak masyarakat yang dengan vulgar mempertontonkan harta kekayaan yang dimiliki-misalnya mobil atau rumah mewah-padahal di sekelilingnya masih banyak masyarakat untuk makan saja susah. Jika kondisi ini terus berlangsung, apa yang akan terjadi?

Untuk itu, salah satu fungsi pajak yang sangat diharapkan masyarakat adalah melalui distribusi penghasilan. Fungsi ini bisa dilakukan di antaranya melalui kebijakan tarif progresif. Selain itu, dapat juga melalui pengenaan pajak atas objek, yang umumnya dimiliki mereka yang berpenghasilan tinggi. Di antaranya, pajak atas barang sangat mewah ini.

Sehingga, wajar dalam negara sosio demokratis-demokrasi yang didukung kehidupan masyarakat yang berbeda kehidupan sosialnya, hidup rukun berdampingan-jika masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu membeli barang yang mahal, dikenakan pajak. Karena kalau tidak, apa kata dunia? Sehingga melalui pajaklah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak berpenghasilan (penganggur) masih dapat hidup menikmati barang dan jasa publik yang disediakan oleh negara.

Bila kondisi ini terus dijaga dan dibangun, dalam beberapa tahun mendatang bukan tidak mungkin biaya berobat di rumah sakit ataupun biaya pendidikan akan gratis. Jalan raya sebagai sarana lalu lintas barang dan penumpang kualitasnya makin baik.

Korban banjir, tanah longsor, dan gempa bumi dengan cepat dapat diatasi. Keamanan semakin kondusif dan baik.

Pada akhirnya, semua kondisional ini akan mendorong masyarakat makin produktif, meningkat kemakmuran dan kesejahteraannya. Inilah yang diharapkan dari makin implementatifnya pajak di negara kita.

Liberti Pandiangan
Kepala Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan Direktorat Jenderal

Bisnis Indonesia (19 Februari 2009)

Pajak atas transaksi derivatif

Alkisah, di sebuah kerajaan bernama Banua Holing, masyarakatnya resah. Penyebabnya, sang Raja membuat sebuah pisau sebesar tangan. Tersebar isu, bahwa siapa yang tidak disukai atau benci kepada Raja, akan mati oleh pisau tersebut.

Perlu perlakuan sama terhadap semua subjek dan objek pajak

Merasakan adanya keresahan, sang Raja bersedih, sambil bergumam. Mengapa jadi begini? Dia lalu memerintahkan hulubalang mengumpulkan seluruh rakyat. Tidak lupa dua orang pembantu utamanya yang selalu setia, Jaultop dan Benget. Adapun Jaultop adalah sang pejagal andal, bila ada yang tidak suka kepada Raja.

Belum pernah dalam 1 hari pun terlewatkan sampai matahari terbenam, apabila Jaultop belum menghunus goloknya. Benget merupakan kepercayaan Raja untuk memakmurkan negeri. Ibaratnya sekarang, Menteri Keuangan.

Ketika rakyat sudah berkumpul, dengan bijak bertanyalah Raja kepada Jaultop. Apabila pisau ini kuserahkan kepadamu, apa yang akan kau lakukan. Dengan cepat, Jaultop menjawab, akan saya habisi setiap orang yang membenci paduka Raja.

Pertanyaan yang sama juga kepada Benget. Lalu dijawab, akan saya gunakan pisau ini mencari dan memotong rumput, ikan, hewan buruan, dan lainnya. Semuanya kita persembahkan kepada seluruh rakyat, agar rakyat tidak pernah menderita.

Mendengar kedua jawaban yang kontradiksi itu, lalu dengan wajah serius sang Raja bertitah dan membuat maklumat. Tidak akan pernah pisau ini menyentuh tubuh rakyatku, sekalipun rambutnya, apalagi untuk mengeluarkan setetes darahnya. Benget, pakailah pisau ini untuk memakmurkan negeri. Mendengar maklumat bijak dan mulia itu, seluruh rakyat bersorak-sorai penuh kegembiraan.

Kisah di atas cukup sering terjadi dalam dunia nyata. Sebuah peraturan, misalnya PP No.17/2009, bisa kita analogkan sebagai pisau tersebut. Setiap orang akan bisa berbeda pandang, tafsir, pendapat tentang PP 17/2009, seperti halnya rakyat di kerajaan Banua Holing.

Apa yang ditulis Hasan Zein Mahmud di Bisnis Indonesia (25 Februari) bahwa PP 17/2009 merupakan beban pajak yang mematikan transaksi derivatif di bursa, bisa jadi demikian sesuai dengan pandangannya. Namun, bukan begitu sebenarnya makna dan tujuan PP tersebut.

Seiring dengan perubahan paradigma pengelolaan pajak, sejatinya peraturan pajak tidak untuk mematikan bisnis. Juga pajak tidak pernah mengatur bagaimana orang berbisnis. Karena pada akhirnya, ibarat angsa, pemerintah hanya mengambil sedikit dari telurnya (itu pun kalau ada) sesuai dengan ketentuan.

Transaksi derivatif.

Apabila di suatu negara sudah ada transaksi derivatif, apalagi berkembang, ini memberi indikasi bahwa kegiatan primernya baik perbankan, pasar modal, maupun bursa sudah berkembang.

Juga menunjukkan bahwa masyarakat di negara tersebut sudah makin maju dan tingkat kehidupannya banyak yang sudah baik. Karena tanpa dukungan kondisi demikian dari masyarakat pemodal, niscaya transaksi derivatif hidup.

Transaksi derivatif merupakan opsi dari beberapa alternatif pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Namun, dibutuhkan kejelian dan analisis yang dalam mengenai apa yang ditransaksikan, bagaimana, dan kapan harus dilakukan. Baik oleh diri sendiri, maupun melalui pihak lain sebagai profesional. Bila tidak, bisa jadi modal yang dimiliki terbang ditelan angin.

Di Indonesia, transaksi derivatif terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ini didukung banyaknya media yang menyediakan data dan informasi dari instrumen derivatif. Selain itu, juga makin banyaknya pilihan atas instrumen yang ada. Di antaranya, turunan dari instrumen yang ada di pasar keuangan (financial market) kita.

Suatu hal yang perlu dicermati, keluarnya PP 17/2009 tidaklah ujug-ujug begitu saja melainkan amanat rakyat melalui DPR bersama Pemerintah yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (7) UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat UU Pajak Penghasilan (PPh).

Di antara yang diamanatkan, penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa merupakan objek dan dikenakan PPh. Sifatnya final dengan tarif 2,5% dari margin awal.

Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian termasuk kontrak standar untuk membeli atau menjual sejumlah efek atau komoditi, yang jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan pada kemudian hari telah ditetapkan.

Yang dikenakan pajak adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari. Seperti halnya dari suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuiti, maupun indeks. Tidak melihat apakah transaksinya diikuti adanya pergerakan dana atau instrumen atau tidak.

Transaksinya baik yang dilakukan di bursa efek, maupun bursa berjangka di Indonesia yang menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka.

Sesuai dengan prinsip withholding system, untuk administrasinya maka lembaga kliring dan penjamin berfungsi sebagai pemungut PPh. Dilakukan pada saat menerima penyetoran margin awal oleh pialang berjangka atau anggota bursa. Selanjutnya, pajak yang dipungut wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Memakmurkan rakyat.

Apa makna dari pengaturan pengenaan pajak atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka melalui PP 17/2009 ini. Pertama, jadi ada ketentuan yang jelas untuk pengenaannya, sehingga pelaku bisnis tidak ragu-ragu lagi.

Ini juga untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun pelaku bisnis, karena sebelumnya belum diatur dengan tegas. Selain itu, juga untuk menegakkan keadilan dalam perpajakan, yakni perlakuan sama (equal treatment) terhadap semua subjek pajak dan objek pajak.

Kedua, memudahkan pelaku transaksi derivatif untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban perpajakan. Ketiga, pengenaan pajak tetap kepada habitatnya. Bahwa pajak dikenakan tidak harus bisnis atau pelaku bisnisnya tumbuh berkembang dulu. Sepanjang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka saat itu juga dikenakan pajak.

Keempat, penetapan margin awal sebagai dasar pengenaan pajaknya, tentu merupakan domain pengaturan objek pajak dalam UU PPh. Apalagi sifat pengenaannya yang final. Karena secara umum, pada margin awal ada indikasi penghasilan di dalamnya. Kelima, adanya margin awal memberi indikasi bahwa bisnis tersebut cukup prospektif untuk mendapatkan keuntungan.

Jika tidak, tentu pialang berjangka ataupun anggota bursa tidak akan mau menempatkan sejumlah uang atau surat berharga pada lembaga kliring dan penjamin.

Keenam, bahwa pemungutan pajak atas transaksi derivatif, sebagai wujud berlakunya sistim perpajakan yang baik di Indonesia. Semua pelaku bisnis berpartisipasi dalam perpajakan secara proporsional untuk mengisi kas negara, guna penyediaan barang dan jasa publik, pelayanan umum, dan lainnya bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kaitan ini jelas bahwa pengenaan pajak atas transaksi derivatif seberapa kecilpun nilainya, pada akhirnya untuk memakmurkan masyarakat Indonesia. Inilah sebenarnya hakikat PP 17/2009, sebagaimana juga amanah sang Raja kepada Benget.

Liberti Pandiangan
Kepala Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan Direktorat Jenderal Pajak

Bisnis Indonesia (4 Maret 2009)

UU Pengadilan Pajak segera direvisi

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengamendemen UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menyinkronkan dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan rencana amendemen tersebut akan diusulkan ke Bamus DPR agar menjadi agenda prolegnas DPR 2010-2014. “Ada ketidaksinkronan antara pasal di UU KUP dengan UU Pengadilan Pajak. Ini harus disinkronkan agar tidak tumpang-tindih,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan perlunya dilakukan amendemen UU Pengadilan Pajak tersebut karena di UU Pengadilan Pajak terdapat pasal yang mengatur wajib pajak harus membayar 50% dari pajak terutang agar dapat di proses bandingnya. “Padahal di UU KUP yang baru kalau mau banding tidak perlu lagi bayar 50% dari jumlah pajak terutang.”

Ruston Tambunan, konsultan pajak dari Citasco mengatakan amendemen UU Pengadilan Pajak harus mempertegas masa transisi Pasal 37 UU KUP baru, karena Pasal 2 UU KUP baru mengatur UU KUP lama masih berlaku untuk semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001-2007.

“Nah pertanyaannya, untuk pengajuan banding atas hak dan kewajiban pajak 2007 ke bawah setelah berlakunya UU KUP baru yaitu 1 Januari 2008, ketentuan mana yang diberlakukan? Hal ini harus jelas dalam revisi nanti, demi kepastian hukum.”

Sementara itu, pengamat pajak dari Tax Center UI Darussalam menilai tidak ada persoalan dengan substansi pasal yang akan diamendemen tersebut karena Pasal 27 Ayat 5a UU KUP sudah menyatakan pajak yang belum dibayar (pajak yang terutang) pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

“Jadi belum ada pajak terutang pada saat pengajuan banding. Dengan demikian Pasal 36 Ayat 4 UU No. 14/ 2002 dengan sendirinya tidak akan pernah diberlakukan. Kalaupun harus direvisi, dihapus saja pasal ini,” katanya.

Menurut Darussalam, poin-poin penting yang seharusnya menjadi fokus dalam pembahasan amendemen UU Pengadilan Pajak adalah pertama, mengenai pembinaan teknis dan pembinaan organisasi harus di bawah MA, tidak seperti sekarang ini di mana pembinaan organisasi masih di bawah Depkeu.

“Kedua, putusan banding hendaknya bisa jadi yurisprudensi yang mengikat bagi wajib pajak, Ditjen Pajak, maupun hakim pajak yang lain. Putusan banding juga harus mudah diakses misalnya diakses lewat Internet.”

Ketiga, perlu adanya perpanjangan masa perpanjangan jabatan bagi hakim yang profesional dan kapabel.

Keempat, untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan Pajak, seharusnya perkara di Pengadilan Pajak dibatasi hanya untuk yang sifatnya interpretasi hukum, bukannya masalah pengecekan kebenaran jumlah angka-angka yang ada di laporan keuangan.

Bisnis Indonesia (16 Nopember 2009)