Realisasi Penerimaan Pajak per 30 November 2015

Realisasi Penerimaan Pajak per 30 November 2015

Di tengah kondisi makro ekonomi global dan nasional yang belum pasti, Ditjen Pajak dengan kerja keras masih dapat mencatat pertumbuhan penerimaan di sektor PPh Non-Migas. Hingga 30 November 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 449,815 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,51% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang mana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 396,267 triliun.

Pertumbuhan yang dicatatkan oleh PPh Non Migas didukung oleh pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Final, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 22 Impor.

Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 40,53%, atau sebesar Rp 5,745 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 4,088 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya Oktober 2015 yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 33,83% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 110,17% dari target yang ditetapkan di tahun 2015.

Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Badan yakni 20,82%, atau sebesar Rp 151,745 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 125,597 miliar. Pertumbuhan yang tinggi di sektor PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan ini salah satunya dipicu oleh tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) buah dari keberhasilan deterrent effect penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (gijzeling) wajib pajak.

Pertumbuhan tertinggi ketiga dicatatkan oleh PPh Final yakni 14,55%, atau sebesar Rp 86,611 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 75,607 triliun. Pertumbuhan signifikan berikutnya dicatat oleh PPh Pasal 26 yakni 13,22%, atau sebesar Rp 35,728 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 31,555 triliun.

Pertumbuhan tinggi juga dicatatkan oleh PPh Pasal 21 yakni 8,86%, atau sebesar Rp 102,117 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 93,808 triliun. Selain itu, penerimaan dari PPh Pasal 23 mencatat pertumbuhan 6,61% atau sebesar Rp 24,473 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 22,956 triliun.

Keseluruhan pertumbuhan penerimaan PPh tersebut patut disyukuri karena mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat, baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam membayar pajak sekaligus memanfaatkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 meski di tengah melambatnya perekonomian dunia dan nasional.

Kabar baik juga datang dari PPh Pasal 22, dengan pertumbuhan 9,36%, atau sebesar Rp 6,468 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 5,915 triliun. Demikian pula penerimaan dari PPh Pasal 22 Impor tumbuh 0.51%, atau sebesar Rp 36,846 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 36,659 triliun.

Satu-satunya jenis PPh Non Migas yang tidak tumbuh adalah PPh Non Migas Lainnya yaitu tumbuh negatif 0.42% karena memang target untuk sektor tersebut turun 26,19% dari realisasi tahun 2014.

Juga di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang belum baik, patut disyukuri bahwa penerimaan PPN Dalam Negeri tumbuh 8,94%, atau sebesar Rp 220,205 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 202,131 triliun. Penerimaan PPN/PPnBM Lainnya juga tumbuh 69,56%, atau sebesar Rp 246,21 miliar dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar 145,21 miliar.

Di samping itu, penerimaan PBB tumbuh pula 18,99%, atau sebesar Rp 25,312 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar 21,272 triliun. Namun demikian, DJP juga mencatat adanya penurunan pertumbuhan di sektor-sektor pajak lainnya sebagai imbas dari ketidakpastian global yang telah membuat manajemen ekonomi makro di Indonesia semakin sulit dan resiko pelambatan pada proyeksi jangka pendek semakin besar.

Penurunan impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi domestik baik dari sisi permintaan maupun produksi (impor sebagai input produksi) berpengaruh pada penurunan pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sebesar 12,75% atau sebesar Rp 118,125 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 135,381 triliun, dan pada penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor sebesar 24,87% atau sebesar Rp 3,854 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 5,130 triliun.

Perlambatan ekonomi dan turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing juga memicu penurunan konsumsi atas barang mewah dalam negeri yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PPnBM Dalam Negeri sebesar 12,10% atau sebesar Rp 8,242 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 9,376 triliun.

Secara total, hingga 30 November 2015, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,38% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 856,572 triliun.

DJP terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Tentunya, dengan harapan besar agar segera pulihnya kembali perekonomian nasional serta komitmen bersama wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, DJP terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia dan untuk membiayai Kelangsungan NKRI dan Pembangunan Nasional  dengan Pajak karena #PajakMilikBersama.

sumber: pajak.go.id

Laporan Akuntan Publik untuk Pajak

Keterlibatan akuntan publik diperlukan untuk melakukan bimbingan kepada wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan diperlukan.

Sistem self assesment untuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sangat rawan dengan penghindaran pajak secara illegal (tax evasion), jika laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak tidak benar. Pelaporan keuangan yang benar diasumsikan akan dapat tercapai jika akuntan publik mampu mengaudit semua laporan keuangan wajib pajak.

Masalahnya, tidak semua laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik telah memenuhi persyaratan standar laporan keuangan. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan ada sekitar 25 persen dari total 432 emiten atau 100 emiten yang belum membuat laporan keuangan yang memadai. BEI menengarai banyak akuntan publik di pasar modal namun beberapa tidak familier atau kurang kredibel sehingga memerlukan pengawasan dan pembenahan secara terus menerus (Bisnis Indonesia, 31 Oktober 2011).

Laporan resmi Bapepam-LK menyebutkan bahwa selama tahun 2011 Bapepam telah menjatuhkan sanksi terhadap 200 emiten, 17 perusahaan Manajer Investasi dan 42 perusahaan efek karena berbagai kesalahan, terutama keterlambatan penyampaian laporan berkala. (Kontan, 11 Agustus 2011).  Pada tahun 2010, BEI juga menjatuhkan sanksi kepada 4 emiten atas penyajian laporan keuangan Triwulan I tahun 2010 terkait dengan kesalahan penyajian penempatan dana dalam bentuk deposito. Adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan oleh para emiten dapat melunturkan kepercayaan investor. Kasus ini menunjukkan bahwa laporan keuangan emiten yang dilaporkan ke BEI perlu diteliti lagi kebenarannya jika digunakan untuk pajak.

Masalah Teknis Laporan

Laporan keuangan oleh perusahaan Tbk ke BEI tidak bisa langsung digunakan untuk penghitungan pajak. Pelaporan keuangan fiskal dan akuntansi memiliki perbedaan sehingga perhitungan SPT pajak selalu ada koreksi fiskal positif dan negatif. Salah satu perbedaan adalah penghitungan masa penyusutan aset dan perbedaan akun pencatatan pendapatan. Untuk pelaporan SPT, perusahaan memilih waktu depresiasi yang lebih cepat untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan depresiasi akuntansi lebih lama masanya. Untuk pencatatan penghasilan meskipun ada transaksi tetapi jika belum ada aliran kas masuk ke perusahaan, biasanya perusahaan belum mencatat transaksi tersebut pada akun pendapatan. Menurut aturan perpajakan, pendapatan ini seharusnya sudah tercacat di neraca.

Laporan keuangan wajib pajak juga berpotensi mengandung transfer pricing (TP). Modus TP, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.7/1993 dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, overhead cost, bunga pinjaman pemegang saham, shareholder-loan, pembayaran royalti, imbalan jasa, dan penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (conduit/special purpose company). Untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (non arm’s length price), DJP mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-42/PJ/2011 tanggal 11 November 2011. Aturan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principles) untuk transaksi wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (related party). Apabila wajib pajak tidak bisa menunjukkan bukti pendukung kewajaran harga transaksi, Ditjen Pajak akan menetapkan harga transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang terafiliasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mengharuskan akuntan publik untuk mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi termasuk saldo. Hanya saja pada paragraf No.22 PSAK No.7 disebutkan bahwa pengungkapan transaksi wajar antara pihak-pihak yang berelasi dilakukan jika hal tersebut bisa dibuktikan. Secara implisit, PSAK ini tidak mewajibkan akuntan untuk mengungkapkan transaksi pihak berelasi, harus sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Laporan keuangan emiten pada umumnya hanya menampilkan data piutang usaha mau pun utang usaha yang nominalnya signifikan. Sedangkan data piutang dan utang usaha dengan nominal kecil tidak ditampilkan pada laporan keuangan. Bagi emiten dengan omset triliunan rupiah, biasanya tidak menampilkan semua rincian data hutang dan piutang besaran ratusan juta atau miliar pada laporan keuangan. Laporan keuangan hanya menampilkan jumlah global dari nilai hutang dan piutang yang kecil. Tentu ini menyulitkan untuk melacak pihak-pihak yang bertransaksi dengan emiten.

Laporan keuangan yang dilaporkan tiap triwulan tidak bisa digunakan untuk melacak data total transaksi perusahaan dengan pihak lain. Mengapa? Karena laporan keuangan hanya menyajikan saldo transaksi, bukan akumulasi transaksi triwulan, antara perusahaan dengan pihak istimewa dan non-istimewa. Jika data saldo, maka pengungkapan kepentingan perpajakan tidak bisa dilakukan.

Agar laporan keuangan akuntan publik layak untuk digunakan dalam kepentingan pajak perlu dikaji beberapa hal. Pertama, penegakan aturan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 68, Pemerintah mewajibkan direksi perseoran menyerahkan laporan keuangan perusahaan untuk diaudit oleh akuntan publik, dalam hal bisnis perseoran dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, merupakan perusahaan Tbk (Terbuka),  perusahaan merupakan persero, dan perusahaan memiliki aset atau omset minimal 50 milyar rupiah serta diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Aturan ini belum maksimal karena belum disertai sanksi denda atau pidana bagi direksi perusahaan yang melanggar.

Kedua, mendorong peran akuntan publik dalam pendeteksian transaksi antara pihak istimewa. Ketentuan paragraf 9 huruf d Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) No. 34 memungkinkan auditor untuk menguji kewajaran perhitungan jumlah related parties transaction yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Ketiga, laporan akuntan publik harus menyajikan penjelasan detail besaran piutang, utang dan transaksi istimewa, minimal 80 persen dari nilai total transaksi. Artinya, jika perusahaan memiliki hutang usaha Rp.20 milyar, laporan keuangan harus mencantumkan data minimal Rp.16 milyar tersebut berupa hutang kepada pihak mana saja. Hal ini perlu untuk melihat pemenuhan kewajiban perpajakan atas lawan transaksi dari emiten tersebut. Keempat, revisi ketentuan pelaporan mengenai laporan keuangan per triwulan. Hendaknya laporan tidak hanya mencantumkan saldo transaksi dengan pihak lain pada akhir triwulan tetapi laporan keuangan harus disertai jumlah akumulasi transaksi dengan berbagai pihak pada setiap akhir triwulan. Kelima, perlu pengawasan optimal bagi kantor akuntan publik yang kurang dikenal untuk mencegah fraud laporan keuangan emiten.

Jika akuntan publik bisa berperan serta aktif, transparansi laporan keuangan bagi kepentingan pajak bisa terwujud.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

sumber: pajak.go.id

Tidak Semua Pelaku UKM Dikenai PPN

Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetap akan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun tidak semua pelaku UKM akan dikenai PPN dan pelaku UKM yang wajib membayar pajak pun bakal dipermudah dalam proses penyetorannya. “Bagi UKM kami mau beri fasilitas pajak yang simpel, yaitu pengenaan pajaknya dihitung dari omzet. Sekarang, itu tengah dibahas, mudah-mudahan cepat selesai,” terang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad A. Rahmany dalam acara Kelas Pajak bagi Wartawan terkait Strategi Pengamanan Penerimaan Perpajakan Tahun 2012, Sabtu, 11 Februari 2012, di Hotel Lido Lakes Resort, Bogor, Jawa Barat.

Pemotongan dari omzet diusulkan karena UKM selama ini tidak memiliki pembukuan yang rinci soal belanja, penjualan, maupun pendapatan bersihnya Oleh karena itu, untuk mempermudah, diusulkan pemotongan dari omzet. Fuad menerangkan bahwa DJP berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum bagi kebijakan pajak tersebut tidak menyatakan pengenaan pajak untuk UKM, melainkan pajak yang dikenakan berdasarkan hasil usaha di atas Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar. Artinya, pengusaha mikro seperti penjual bakso, pedagang sayur dan pedagang asongan atau penjual keliling lainnya tetap bebas pajak, sedangkan mereka yang beromzet lebih dari Rp 4,8 miliar dikenai pajak seperti pengusaha besar. “Untuk usaha yang beromzet diatas Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar akan dikenai PPN 1 % dan PPh 1%,” urai Fuad.

Fuad mengungkapkan bahwa proses penyetoran pajak bagi UKM juga akan dipermudah. Salah satunya dengan menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Saat ini, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan sejumlah bank yang selama ini bekerja sama dengan UKM, seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk mempermulus rencana tersebut. Penyederhanaan pajak yang diberikan kepada pengusaha kecil masih berupa cara pembayaran, belum pada penyederhanaan besaran pajak kumulatif. “Meski begitu, pengusaha tetap harus menyetor SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak saban tahun,” imbuh Fuad

Demi prinsip keadilan, DJP tetap akan memungut pajak dari pelaku UKM. Pendapatan pengusaha UKM dinilai layak dikenai pajak. Perbandingannya, buruh pabrik dengan upah Rp 3 juta per bulan saja sudah dipotong bulanan untuk membayar pajak. Maka dengan prinsip yang sama, DJP mengusulkan pengenaan PPh untuk usaha dengan omzet di bawah Rp 300 juta setahun. Pelaku UKM yang beromzet sampai dengan Rp 300 juta itu kemungkinan akan dikenai PPh 0,5%. Meski demikian pengusaha kelas ini tidak akan dikenakan PPN karena tergolong bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Fuad menandaskan setiap warga negara atau badan usaha yang penghasilannya di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus membayar pajak. PTKP ditetapkan sebesar Rp 15,84 juta per tahun. Pada prinsipnya pengenaan pajak tetap ada bagi semua masyarakat sebagai perwujudan dari upaya menegakkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. “Kalau PNS atau pegawai yang pendapatannya Rp 48 juta per tahun harus membayar pajak, masa UKM yang omzetnya Rp 2 miliar tidak membayar? Ini masalah keadilan,” ucap Fuad.

sumber: pajak.go.id

Seluruh PKP wajib Registrasi Ulang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meregistrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional. Proses registrasi dilakukan mulai Februari hingga Agustus 2012. “Tujuan registrasi ulang ini untuk penertiban admistrasi, pengawasan, dan menguji pemenuhan kewajiban subyektif dan obyektif PKP Registrasi ulang dilakukan secara administrasi dan verifikasi lapangan,” jelas Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas (P2Humas) DJP Dedi Rudaedi dalam acara Kelas Pajak bagi Wartawan terkait Strategi Pengamanan Penerimaan Perpajakan Tahun 2012, Sabtu, 11 Februari 2012, di Hotel Lido Lakes Resort, Bogor, Jawa Barat.

Aturan yang mewajibkan seluruh PKP mendaftar ulang termuat dalam PER-05/ PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 lalu. Registrasi ini penting karena PKP wajib memungut PPN per tahunnya. Berdasarkan data DJP, dari sekitar 700 ribu PKP, baru 290 ribu PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diduga pemilik Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang tak melaporkan SPT masa PPN ini sebenarnya sudah tidak memiliki usaha, tapi masih terdaftar. Karena itu, para pengusaha diminta untuk melakukan daftar ulang. Registrasi yang dilakukan DJP ini merupakan sebuah terobosan positif guna mendapatkan data dan penerimaan pajak dalam jumlah yang bisa diukur. “Program ini banyak bersifat proaktif dari Ditjen Pajak. Ini diperlukan agar kami bisa mendapatkan data valid dan berkualitas. Saat ini DJP menjalin kerja sama dengan instansi lain berkaitan dengan kelengkapan data. Kami sudah bicara pertukaran data dengan institusi lain. Terkait denpan itu juga dibentuk kantor pengolahan data eksternal (KPDE) termasuk data yang berkaitan dengan PKP,” ujar Dedi.

Sebelumnya pada acara yang sama, Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, memaparkan bahwa jumlah PKP per April 2011 mencapai 684 ribu PKP. Kemudian, jumlah itu bertambah sekitar 20 sampai dengan 30 ribu menjadi 700 ribu PKP per Desember 2011. Nah, terhadap 700 ribu PKP itu akan dilakukan Registrasi Ulang mulai Februari hingga Agustus nanti, melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Bila hasil verifikasi atas 700 ribu PKP tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria subjektif dan objektif maka NPPKP pengusaha atau badan tersebut akan dicabut.

Hestu menjelaskan bahwa verifikasi merupakan serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subyektif dan obyektif, atau penghitungan dan pembayaran pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP) atau data yang dimiliki DJP. Hal itu dilakukan dalam upaya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, atau menertibkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus verifikasi administrasi  diperuntukkan bagi WP yang memenuhi kriteria PKP pindah alamat, pemusatan, serta tidak lagi memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagai PKP. Sedangkan verifikasi lapangan untuk PKP yang tidak masuk kriteria tidak aktif, pindah, pemusatan, tidak lapor SPT masa dengan kriteria tidak dilakukan kunjungan dalam enam bulan terakhir, tidak dilakukan pemeriksaan PPN dalam enam bulan terakhir, dan tidak dilakukan konfirmasi lapangan sebelum berlakunya PER-05/ PJ/2012, imbuh Hestu. “Intinya, kami Ingin mendapatkan PKP terdaftar yang keberadaan dan atau kegiatan usahanya telah diyakini kebenarannya. Kalau enggak jelas, cabut saja,” tandas Hestu.

sumber: pajak.go.id